Harga BBM Naik, Rakyat Jadi Sengsara

Kenaikan Harga BBM: Atasnamakan rakyat, Menzalimi Rakyat." [Al-Islam edisi 663] “Itu sama saja pemerintah membunuh kami,” ungkap Muhammad Nasir seorang nelayan di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, menanggapi rencana kenaikan BBM (shnews.co, 19/6). Keluhan itu mewakili keluhan rakyat banyak. Meski jelas akan menzalimi rakyat, Pemerintah tetap menaikkan harga BBM. Akhirnya himpitan ekonomi pun kian mencekik rakyat banyak.

Rakyat Tambah Susah

Pemerintah berharap, dampak naiknya harga BBM bisa diredam dengan BLSM, Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan.

Program BLSM sudah mulai dicairkan. Celakanya, selama penyaluran BLSM tahap I ini, terungkap banyak kesalahan data; penerimanya sudah meninggal, tidak dikenal atau pindah alamat; banyak warga miskin yang seharusnya dapat BLSM justru terlewat, dan masalah lainnya. Maka alih-alih meredam masalah, penyaluran BLSM justru berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Wajar saja sejumlah kepala desa di Sukabumi menolak menyalurkan BLSM untuk saat ini.

Sudahlah begitu, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, lonjakan harga-harga ini sudah menghantam rakyat sebelum harga BBM dinaikkan, yakni sejak wacana kenaikan harga BBM bergulir. Begitu harga BBM naik saat ini, harga yang sudah naik itu pun naik lagi. Lonjakan itu makin terasa dan boleh jadi akan berlanjut dengan makin dekatnya bulan Ramadhan dan lebaran, serta berbarengan tahun ajaran baru.

Kenaikan biaya itu jelas tidak bisa diimbangi oleh BLSM. Banyak warga penerima BLSM tahap I yang mengaku bahwa uang Rp 300 ribu yang dialokasikan untuk meringankan dampak selama dua bulan itu nyatanya hanya cukup untuk menambah uang belanja seminggu hingga sepuluh hari. Ada juga yang langsung habis untuk membayar utang. Bagi yang bukan penerima BLSM, atau bukan sasaran program kompensasi, tentu dampak atau beban yang harus dipikul lebih besar lagi.

Semua itu masih ditambah dampak berantai naiknya biaya dan harga, yang akan menyebabkan harga-harga semua barang dan jasa naik. Dampak berantai ini bisa jadi akan mulai terasa tiga bulan lagi atau bisa saja lebih cepat. Pada saat yang sama, justru penyaluran BLSM sudah selesai. Sederet dampak ikutannya pun turut mengintai.

Kondisi itu masih ditambah dengan naiknya tarif listrik. Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (Persero), selama tahun ini tarif listrik dinaikkan secara bertahap sebanyak empat kali. Dua kali sudah dilakukan pada 1 Januari dan 1 April 2013, dan akan naik lagi pada 1 Juli dan 1 Oktober nanti.

Karenanya, kebijakan kenaikan harga BBM menjelang bulan puasa dan lebaran ini, yang dikatakan demi rakyat itu, sungguh kebijakan yang zalim, tidak berpihak pada rakyat, dan penuh dengan kebohongan kepada publik.

Pemerintah Tak Mau Repot

Menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk “menyelamatkan” APBN. Tak peduli bahwa cara termudah itu menyengsarakan rakyat. Padahal masih ada cara lain, semisal meningkatkan efisiensi anggaran di setiap kementrian dan badan atau lembaga negara, mengurangi pemborosan, menutup kebocoran anggaran, menyikat habis mafia minyak, dan menghentikan pengalokasian subsidi bunga obligasi rekap yang mencapai Rp 60 triliun per tahun sampai tahun 2033, dsb.

Selama ini banyak anggaran yang boros. Sekedar cotoh, biaya rapat kabinet pemerintahan SBY sangat mahal. Menurut Deputi Sekretaris Kabinet Djatmiko, biaya untuk setiap rapat kabinet bisa mencapai Rp 20 juta, bahkan ada rapat yang bisa menelan biaya hingga Rp 1 miliar. Sehingga total anggaran yang dihabiskan pemerintahan SBY untuk rapat saja sepanjang tahun 2012 mencapai Rp 20 miliar.

Jika subsidi untuk rakyat dianggap salah sasaran, nyatanya banyak subsidi diberikan kepada para pemilik modal tapi tidak pernah dipermasalahkan. Contoh kecil, dana sebesar Rp 7,355 triliun sudah dikucurkan sejak tahun 2007 untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Di APBN-P 2013 (pasal 9) dianggarkan tambahan subsidi sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Bahkan untuk tahun anggaran 2014, Komisi V DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 845,1 miliar, seperti ajuan dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (kompas.com, 20/6). Memang semua itu untuk menolong korban bencana lumpur di Sidoarjo. Semestinya perusahaan dan pemiliknya yang harus menanggungnya. Namun, perusahaan dan pemiliknya lolos begitu saja dari jerat hukum dan tanggung jawab, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan musibah lumpur itu sebagai bencana alam pada tahun 2012.

Atasnamakan Rakyat, Menzalimi Rakyat

Kebijakan naiknya harga BBM ditetapkan pemerintah setelah APBN-P 2013 disetujui oleh DPR dengan suara terbanyak melalui voting. Maka lengkaplah klaim pemerintah bahwa kenaikan harga BBM itu adalah demi rakyat, sebab disetujui oleh para wakil rakyat. Klaim itu penting sebab dalam doktrin demokrasi aspirasi rakyat adalah yang utama.

Namun doktrin tinggal doktrin. Nyatanya, kenaikan harga BBM itu bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang tidak ingin harga BBM dinaikkan. Hal itu terungkap dalam hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1200 responden yang dilakukan pada 18 Juni, selepas rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di DPR. Hasil survey itu menunjukkan, 79,21 persen tak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,1 persen tidak tahu dan hanya 1,69 persen yang setuju kenaikan harga BBM (Republika, 24/6).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, ternyata juga tak disetujui mayoritas pemilih Partai Demokrat, parpol yang paling ngotot menuntut pengurangan subsidi BBM. Mayoritas pemilih partai koalisi lainnya juga tak setuju harga BBM naik. Pemilih Partai Demokrat yang tak setuju sebanyak 77,56 persen; pemilih Partai Golkar 80,81 %; PPP 82,06 %; PAN 66,21 %; PKB 85,65 %; Gerindra 89,33 %; PKS 82,56 %; Hanura 85,88 % dan PDIP 88,69 % (lihat, Kompas, 24/6).

Fakta itu menunjukkan bahwa jargon demokrasi mengusung aspirasi mayoritas rakyat jelas hanya omong kosong. Juga jelas, doktrin kedaulatan rakyat nyatanya hanya kedustaan belaka.

Bahkan kebijakan kenaikan harga BBM ini juga mengabaikan aspirasi para politisi kader partai penguasa dan pendukungnya maupun oposisi. Hal itu sesuai hasil survey LSI kepada politisi kader partai koalisi maupun oposisi pemerintah yang menunjukkan mayoritas tak setuju kenaikan harga BBM. Berdasar hasil survei, yang mengejutkan, 70,56 persen politisi Partai Demokrat tak setuju kenaikan harga BBM. Politisi partai lainnya yang tak setuju harga BBM naik antara lain: politisi PKB 85,65 %, politisi PPP 82,56 %, politisi Partai Golkar 80,81 %, politisi PAN 66,21 %, politisi PKS 82,56 %, politisi PDIP 88.69 %, politisi Hanura 85.88 %, politisi Gerindra 80.33 %.

Ini menunjukkan bahwa, jangankan memperhatikan aspirasi rakyat, kebijakan kenaikan harga BBM itu nyatanya juga bukan aspirasi politisi kader partai yang mengusung dan mendukungnya. Ini adalah gambaran bahwa politisi dalam sistem demokrasi ini sejatinya tidak mewakili aspirasi rakyat, melainkan hanya mengusung dan mengutamakan aspirasi partai dan elit partai dan di belakang itu adalah kepentingan kapitalis.

Sempurnakan Liberalisasi Migas Demi Asing

Amat nyata bahwa keputusan kenaikan harga BBM selain tak sesuai aspirasi para politisi partai pengusungnya, juga jelas tidak demi rakyat. Lantas demi siapa?

Yang jelas kenaikan harga BBM sekarang ini adalah untuk menjalankan skenario Memorandum of Economic dan Financial Policies atau LoI dengan IMF tahun 2000. Juga untuk memenuhi apa yang disyaratkan bagi pemberian utang Bank Dunia seperti tercantum dalam Indonesia Country Assistance Strategy tahun 2001.

Semua itu agar sempurna liberalisasi migas untuk kepentingan bisnis asing. Hal itu ditegaskan oleh Purnomo Yusgiantoro, menteri ESDM kala itu, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003).

Wahai Kaum Muslimin,

Sistem demokrasi dan kapitalisme melahirkan kebijakan penguasa dan politisi tidak demi rakyat dan mengabaikan aspirasi rakyat. Kebijakan lebih demi kepentingan elit, pemilik modal, dan kapitalis asing.

Sungguh beda dengan sistem Islam dengan syariahnya dalam bingkai sistem khilafah islamiyah. Negara dan penguasa berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menjamin kehidupan rakyat tanpa diskriminasi apapun. Seluruh rakyat berhak dapat pelayanan negara. Sementara kekayaan umum seperti migas, akan tetap jadi milik umum. Negara mengelolanya mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan mereka.

Karena itu, sistem demokrasi dan kapitalisme harus segera dicampakkan. Sebaliknya sistem Islam dengan syariahnya harus segera diterapkan dalam bingkai sistem khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hal itu untuk memenuhi seruan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (TQS al-Anfal [8]: 24).

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar Al Islam:

Sekali lagi, pemerintah gagal mempercepat penyerapan APBN. Hingga Juni ini, baru 32 persen anggaran yang diserap -dua persen lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Buruknya perencanaan proyek menyebabkan banyak kementrian tak mampu menggunakan anggaran secara cepat (tempo.co, 24/6).

    Itu pun anggaran yang terserap terutama untuk gaji pegawai negeri dan alokasi dana ke daerah. Untuk belanja modal alias pembangunan amat kecil, baru 14 persen. Belum lagi memperhitungkan kebocorannya.

    Ini bukti buruknya pemerintah dalam merencanakan APBN dan membelanjakannya; sebaliknya lihai untuk mengurangi bahkan menghapus subsidi, menaikkan harga BBM.

    Kelola keuangan negara dengan syariah, niscaya akan mendatangkan berkah.

Dikutip dan Update Judul oleh situs Dakwah Syariah

Rating: 5

BBM Naik, Sehingga Inflasi Pun Jadi Naik

Antrian warga yang akan membeli BBM (ilustrasi).

Harga BBM Naik, Inflasi Pun Naik." Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan potensi inflasi hingga tiga persen bila harga BBM jadi dinaikkan dalam waktu dekat. Meskipun demikian, BPS berharap target tahunan inflasi sebesar 5,3 persen masih bisa tercapai di akhir tahun.

Deputi Bidang Statistik dan Distribusi BPS, Djamal, menyatakan asumsi tersebut berlaku bila harga BBM naik untuk semua kendaraan. “Kalau naiknya Rp 500 maka dalam langsungnya ke inflasi mencapai 0,9 persen,” katanya, Kamis (1/3). Sedangkan dampak tidak langsungnya akan mencapai 1-2 kali dari asumsi dasar.

Sementara itu, bila tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan maka akan terjadi inflasi hingga 0,18 persen. “Ini bila asumsi TDL naik 10 persen terhadap semua pelanggan yang menggunakan listrik 450 watt,” katanya.

Namun Djamal mengaku belum menghitung potensi inflasi yang bisa terjadi bila kedua kebijakan tersebut dilakukan bersamaan di satu waktu. “Itu belum kami hitung. Tapi tentunya akan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Meskipun demikian, dia berharap target inflasi yang sebesar 5,3 persen di akhir tahun bisa tercapai. “Kalau simulasinya betul. Tambahan inflasinya hanya 2 persen ditambah inflasi terakhir sebesar 3,79 persen, jadi kemungkinan masih bisa mencapai target,” katanya.

Djamal menambahkan, pemberian kompensasi BBM seperti bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin penting dilakukan. Bila diberikan lumayan mengurangi dampak inflasi. Namun, bila tidak tepat sasaran bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya, seperti pada 2005 lalu di mana yang menjadi persoalan terbesar pemberian BLT adalah tentang banyaknya masyarakat yang mengaku miskin.



Redaktur: Chairul Akhmad

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah
Reporter: Fitria Andayani

Rating: 5

PNS Banyak, Tapi Belum Banyak Berpotensi

Pegawai Negeri Sipil/PNS (ilustrasi)

PNS Banyak, Tapi tidak Kompeten." Meski jumlah PNS jutaan, tetapi banyak di antara mereka ternyata tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, mengatakan banyak PNS hanya memiliki kompetensi umum dan banyak yang tidak mengikuti pelatihan.

"Kan banyak PNS yang bukan struktural. Jadi, kemampuan yang punya kompetensi khusus itu hanya lima persen,” katanya. Ia mencontohkan, PNS dengan kompetensi khusus itu seperti analis

PNS yang sekarang ada kebanyakan kompetensinya umum. Sehingga pihaknya sedang berupaya untuk mengubah hal tersebut. PNS dengan kompetensi umum harus mendapatkan pelatihan agar menperoleh kemampuan khusus.

Setelah itu, PNS tersebut bisa dialihkan untuk menduduki jabatan tertentu. “Sekarang ini jabatan tertentu itu ada 114 jabatan dan akan ditingkatkan menjadi 200 jabatan sehingga ada pilihan lagi untuk jabatan baru. Ini dilakukan untuk percepatan kemampuan,” katanya.

Menurutnya, kemampuan melatih PNS agar memiliki kompetensi khusus bisa dilakukan dan dimaksimalkan. “Kita itu punya kemampuan melatih sebanyak 32-35 ribu kemampuan melatih secara nasional,” katanya. "Jika kita melakukan 30 kali pelatihan, pemerintah bisa menghasilkan 800 ribu orang dengan kompetensi khusus."

Sayangnya, ia mengakui hal itu belum maksimal. Menurutnya, ke depan, perekrutan PNS harus diubah dan mengedepankan tes kompetensi bidang atau kemampuan disamping ilmu kenegaraan dan ilmu umum. Profesi guru, dokter, insinyur harus memperlihatkan kompetensi bidangnya masing-masing dan tidak boleh dites untuk materi yang sama.


Redaktur: Chairul Akhmad
Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah
Reporter: Esthi Maharani

Rating: 5

Mensos, Waspada Narkoba Sasar Anak SD

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengaku prihatin dengan peredaran narkoba dalam berbagai bentuk yang sudah menjangkau murid sekolah dasar (SD) di tanah air.

"Yang kita khawatirkan bukan lagi anak-anak SMA atau mahasiswa, tapi anak SD juga sudah terkena narkoba," kata Menteri Sosial saat mengunjungi Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kamis (1/3).

Menteri juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat salah satunya narkoba. Menteri Sosial berada di Ponpes Suryalaya untuk memberikan bantuan kepada panti rehabilitasi remaja Inabah yang salah satunya membina para pecandu narkoba.

"Tugas kita bersama untuk menjaga anak-anak kita agar tidak terkena narkoba," tambah Menteri Sosial seraya menambahkan Kementerian Sosial menyiapkan anggaran meskipun tidak besar untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba.

Saat ini panti rehabilitasi narkoba yang dimiliki Kementerian Sosial hanya dua yaitu di Medan dan Bogor, sementara kerja sama dilakukan dengan lebih 100 lembaga, tambah Menteri Sosial.


Redaktur: Hafidz Muftisany

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah
Sumber: Antara

Rating: 5

UTM Menggratiskan Penghafal Al-Quran

Penghormatan kepada para penghafal al-Quran (Hafidz) dilakukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan cara membebaskan atau kuliah gratis.

“Kuliah tidak berbayar itu dimaksudkan untuk memuliakan mereka karena kemampuannya dalam menghafal al-Quran. Kemampuan seperti itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Mereka mempunyai kelebihan dan prestasi,’’ demikian pernyataan Prof. Dr. Arifin, MS, Rektor UTM dalam rilis yang dikirim ke kantor redaksi hidayatullah.com, Selasa (28/02/2012).

Guru besar bidang  lingkungan itu menjelaskan  bahwa mereka akan mendapatkan beasiswa penuh termasuk life cost (bea-hidup) hingga menyelesaikan studinya. Bahkan mereka bebas memilih program studi yang tentunya disesuaikan dengan bidang dan minat bakatnya. Kesesuaian minat dan bakat merupakan hal penting untuk kelancaran dan keberhasilan studi. Kesuksesan studi ditandai dengan adanya kompetensi yang menjadi bekal untuk berkompetisi.

Prestasi yang menjadi tolok ukur penerimaan mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) tidak hanya pada keunggulan akademik, olahraga, seni dan budaya, melainkan juga pada kemampuan dalam menghafal al-Quran.  Oleh karena itu, UTM yang merupakan PTN sejak 2001 lalu menyelenggarakan program penjaringan mahasiswa berprestasi dalam bidang hafalan al-Quran, papar Arifin.

Sasaran jangka panjang program beasiswa bagi penghafal al-Quran yakni tercetaknya generasi yang mampu  mengimplementasikan  al-Quran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Generasi yang memiliki karakter atau berakhlak baik dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Menurut Arifin, alasan memberi bea siswa para para hafidz karena mereka yang mampu menghafal al-Quran mengetahui perihal yang dibolehkan dan dilarang. Perintah dan larangan yang bersumber dari al-Quran menjadi landasan bagi generasi yang berkarakter dan beradab.

Seperti diketahui, saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbudnas) mencanangkan pendidikan berbasis pada karakter.  Pendidikan yang berbudi luhur itu diharapkan dapat memproduksi generasi yang tidak hanya pintar tapi juga beradab dan berkeadilan. Penyelewengan dan penyalahgunaan tata aturan bisa dilakukan oleh mereka yang pintar tapi tidak mempunyai akhlak. Namun sebaliknya, generasi cerdas dan beradab tidak akan melakukan hal serupa.

Untuk mendukung program itu, UTM menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya. Satu gedung asrama yang terdiri dari empat lantai tersedia bagi mereka. Saat ini sedang dilakukan pembangunan dua gedung serupa dan pada akhir tahun 2012 direncakan tuntas. Pemondokan yang berkapasitas sekitar 2500 mahasiswa itu dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran.

Di samping itu, disediakan pula tenaga-tenaga pendamping atau pengasuh yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pembinaan mental spiritual secara berkelanjutan.

Adapun cara penerimaan mahasiswa bagi penghafal al-Quran melalui jalur mandiri. Cara tempuh mandiri dilakukan dan diorgansisasi sendiri oleh UTM, tidak lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Nah, bagi yang berminat, informasi lebih lengkap mengenai penerimaan mahasiswa hafidz dapat menghubungi call center 031-3011146, mengirim email ke baak@trunojoyo.ac.id, dan memasuki laman www.trunojoyo.ac.id./a.salim

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah

Red: Cholis Akbar

Rating: 5

API Bandung Tidak Setuju Pembubaran FPI

API Bandung Beri Dukungan pada FPI." Aksi dukungan terhadap Front Pembela Islam (FPI) terjadi di Bandung, Jawa Barat.  Jumat (17/2/2012) siang, ratusan massa dari Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar melakukan aksi menolak pembubaran FPI yang di gelar di halaman Kantor Gubernur Jabar (Gedung Sate) Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Dalam aksinya massa meneriakkan yel-yel “Dukung FPI” dan “Tolak Pembubaran FPI”, mereka meminta aparat mengusut tuntas pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator pada kasus penolakan kedatangan pengurus FPI ke Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu.

Menurut Koordinator API Jabar, Asep Syarifudin, aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan moral akan keberadaan ormas FPI serta menolak upaya untuk membubarkannya.

“Kita akan lawan setiap upaya yang menyudutkan umat Islam.Menurut saya, FPI khususnya dan umat Islam umumnya adalah pihak yang didzolimi,” ujar Asep kepada hidayatullah.com usai melakukan orasi.

Meski demikian, API menolak keberadaan ormas yang berlaku anarkis dalam bertindak.Hal tersebut bukan hanya ormas Islam namun ada juga ormas di luar ormas Islam yang terlibat atau pernah berbuat kerusakan dalam aksinya

“Kita setuju dan mendukung, siapapun oknum pelaku tindakan anarkis harus ditindak menurut hukum yang berlaku dan ditindak sesuai tingkat kesalahannya.Kalau ada salah satu anggota ormas Islam yang berbuat anarkis,tindak saja pelakunya,jangan ormasnya yang dibubarkan,” jelasnya.

Hal senada juga diamini oleh Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS),H. Chep Hernawan yang turut hadir memberikan orasinya. Menurutnya, pemerintah berlaku tidak fair jika tindakan anarkis yang dinilai sepihak dan dijadikan alasan pembubaran sebuah ormas.

“Di negeri ini kita bisa saksikan ada institusi yang main tembak  dalam mengamankan sebuah aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah institusi tersebut tidak berbuat anarkis? Apa perlu dibubarkan juga?,” tanyanya.

Untuk itu pihaknya juga menolak pembubaran FPI yang bisa merembet pada ormas Islam laninnya.Justru, sambungnya, keberadaan FPI harus dipertahankan,karena masih banyak memberi dampak postif pada masyarakat dan umat Islam. GARIS sendiri menyatakan akan menjadi bamper jika FPI sampai dibubarkan.

“FPI masih ada saja kemaksiatan terang-terangan, bagaimana kalau tidak ada FPI kemaksiatan bisa merajalela,” imbuhnya.

Usai melakukan orasi massa melanjutkan aksi dengan melakukan longmach menyusuri jalan-jalan utama Kota Bandung sambil diguyur hujan.Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yen “Tolak Pembubaran FPI”  dan membagikan selebaran tentang kronologis insiden di Kalimantan Tengah yang sebenarnya.

Rep: Ngadiman Djojonegoro

Red: Cholis Akbar

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah

Rating: 5

Akibat Jika Lemahnya Fungsi Koordinasi

Legenda Robin Hood, tokoh perampok yang dermawan tak hanya ada di cerita layar lebar. Di Indonesia juga ada.  Belum alama ini, Polresta Balerang (07/02/2012) menangkap sekawanan perampok yang kerap beraksi Batam, Kepulauan Riau yang dikenal dengan nama komplotan Dedi ‘Robin Hood’.

Dari tangan komplotan ini, aparat menyita barang-barang mewah bermerk dan sejumlah perhiasan. Hanya saja menariknya, pelaku sering menyumbang uang ke rumah ibadah dan membantu warga sekitar yang kesusahan.

Terungkapnya kasus ini menurut anggota Komisi IX DPR RI FPKS Herlini Amran  mengindikasikan tidak meratanya kesejahteraan di negara Indonesia.

Menurut Herlini, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang.  Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota berjumlah 10,95 juta orang pada September 2011, sementara di daerah perdesaan berjumlah 18,94 juta orang pada September 2011

“Ada sekat kesenjangan yang sangat jauh antara penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan, bisa diindikasikan selama ini pembangunan yang terjadi tidak merata dalam rangka pemerataan kesejahteraan,” kata Herlini kepada hidayatullah.com, Jumat (10/02/2012).

Karena itu, menurutnya, koordinasi antara kementerian terkait menjadi penting dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

"Bisa jadi selama ini lemahnya koordinasi menjadi penyebab pemerataan kesejahteraan tidak berjalan dengan baik. Koordinasi Kementrian Kesejahteraan rakyat yaitu Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemensos perlu lebih ditingkatkan, " ujarnya.

Salah satu hal yang krusial yang lain adalah terkait validasi data orang miskin di Indonesia.

“Kalau urusan datanya saja belum akurat, maka mustahil program-program yang diluncurkan bisa tepat sasaran."

Belajar dari kasus “Robin Hood Batam” ini Herlini mendesak pemerintah segera mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini tidak signifikan dalam mencapai visi pembangunan pemerintah dalam pendekatan Pro-Poor,”.

“Mungkin banyak robin hood-robin lain di luar Batam, karena merasa iba melihat kondisi kesejahteraan yang tidak merata di indonesia,” ujarnya.

Rep: Panji Islam

Red: Cholis Akbar

Hidayatullah.com

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah

Rating: 5

Pengaruh Arus Modernisasi dan Efeknya

Globalisasi Sebabkan Pergeseran Nilai.," Arus modernisasi yang semakin deras membawa dampak terhadap bergesernya nilai-nilai keislaman yang selama ini dipegang kuat oleh kaum Muslimin. Hal ini dikatakan KH Zulfa Mustofa, ulama Jakarta Utara dalam tabligh akbar 1433 Hijriah yang digelar Jakarta Islamic Center (JIC), Ahad (5/2/2012) pagi.

“Telah terjadi pergeseran nilai di Jakarta Utara. Dulu, di daerah sini, mudah sekali ditemukan remaja-remaja yang bisa membaca kitab berbahasa Arab. Sekarang sulit sekali menemukannya,” kata Zulfa.

Bahkan, dulu di Jakarta Utara, jelas Zulfa, untuk mendalami ilmu keislaman maupun mahir berbahasa Arab tidak mesti belajar di pondok pesantren. “Banyak ustadz dan imam masjid ketika itu yang menguasai ilmu keislaman bukan dari pesantren, melainkan dari para kiai kampung,” ujarnya.

Pengaruh globalisasi yang banyak menawarkan kesenangan dunia menjadi penyebab lunturnya semangat belajar kaum Muslimin. Ditambah lagi dengan krisis keteladanan para pemimpin dan ulama.

“Ulama, menurut Imam Al Ghazali adalah garamnya negeri. Ulama-lah yang semestikan memberikan citra rasa yang baik bagi bangsa ini selayaknya garam yang fungsi membikin masakan menjadi sedap,” jelas Zulfa.

Sementara itu, KH Hamdan Rasyid, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta pada kesempatan yang sama mengatakan, persoalan bangsa yang tidak habis-habisnya ini disebabkan karena krisis akhlak masyarakat Indonesia.

“Umat Islam harus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk keluarga dari berbagai persoalan. Salah satu pembuktian kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka umat Islam mesti menggali, meneladani, dan mengamalkan sunnahnya,” kata Hamdan.

Rep: Ibnu Syafaat

Red: Syaiful 

IrwanHidayatullah.com

Dikutip dan Ringkas Judul oleh situs Dakwah Syariah

Rating: 5